Peresmian Gedung Three in One (Pelatihan-Sertifikasi-Penempatan) UPT LLK Purworejo

Peresmian Gedung Three in One (Pelatihan-Sertifikasi-Penempatan) UPT LLK Purworejo – Pada hari Kamis, 29 September 2016 telah dilaksanakan acara peresmian gedung 3 in 1 dan launching website resmi UPT LLK Purworejo www.blkpurworejo.com di gedung aula 3 in 1. Peresmian dilakukan dengan prosesi pengguntingan pita oleh Bapak Pracoyo, S.Sos yang mewakili Bapak Kadinas yang berhalangan hadir. Adapun fungsi gedung 3 in 1 merupakan sarana publik yang dapat digunakan oleh seluruh warga Purworejo untuk mendapatkan informasi Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (lowongan pekerjaan)

img_2991-custom

Ruang aula 3 in 1 difasilitasi dengan 3 buah komputer Core i3 yang mumpuni dengan koneksi internet 2 MBps. Fasilitas Wi-Fi gratis di area 3 in 1

img_3040-custom

Segera datang ke lokasi di UPT LLK Purworejo, Jl. Cangkrep Kidul No.1 Purworejo

timur-200x120-cm-custom

Hasil Seleksi Siswa PBK Gelombang 4 tahun 2016 di UPT LLK Purworejo

Kejuruan Desain Grafis Gelombang 4 Tahun 2016

NAMA TEMPAT / TGL LAHIR JENIS PEND ALAMAT
KELAMIN TERAKHIR
3 4 5 6 7
ABDUL MALIK ROHMAN K Purworejo, 06 November 1995 L SMA Wingko Sanggrahan, Ngombol
ANDIK SAPUTRO Purworejo, 17 Juli 1994 L SMK Wironatan, Butuh
BAYU PROBONCONO Purworejo, 2 Juni 1992 L DIII Seren, Gebang
DEDI FEFEN INDRA SETYANA Purworejo, 17 Februari 1993 L SMK Sindurjan, Purworejo
DIAH AYUNINGTYAS Purworejo, 20 Agustus 1996 P SMA Brengkelan, Purworejo
DIAN ANDRI AMONO Purworejo, 23 Juli 1992 L S1 Cangkrepkidul, Purworejo
DIAN PRATIWI Pacitan, 04 September 2016 P S1 Tegalkuning, Banyuurip
EKA BINTARI Wonosobo, 23 Mei 1994 P SMK Talunombo, Sapuran, Wonosobo
KHARISMA SRI AULIA PUTRI Purworejo, 14 Juli 1998 P SMA Perum KCVRI 21 Mudal, Purworejo
LINA HENDARWATI Purworejo, 17 Agustus 1998 P SMA Brengkelan, Purworejo
LUKMAN HIDAYAT Purworejo, 1 Mei 1997 L SMK Kapiteran, Kemiri
MUHAMMAD NADZIF Purworejo, 10 November 1979 L STM Baledono, Purworejo
MUTMAINAH Purworejo, 26 Januari 1998 P SMA Cangkreplor, Purworejo
NOVIANA DWI ASTUTI Purworejo, 11 November 1995 P SMK Doplang, Purworejo
NURUL HIDAYAH Purworejo, 23 Juni 1995 P SMK Brengkelan, Purworejo
RATNA DWI MAHARANI Purworejo, 17 Agustus 1998 P SMA Pangenrejo, Purworejo

Kejuruan Bordir Gelombang 4 Tahun 2016

NAMA TEMPAT / TGL LAHIR JENIS PEND ALAMAT
KELAMIN TER AKHIR
3 4 5 6 7
ANIK SURYANI Purworejo, 15 Maret 1981 P SMA Tambakrejo  Rt 02 Rw 10 Purworejo
AMI WIBAWATI Purworejo, 08 Januari 1994 P SMA Sucenjurutengan Rt 02 / 03 No. 49 Bayan
BAROKAH Purworejo, 26 Agustus 1983 P SMA Sidomulyo Rt 02n Rw 04 Purworejo
DIAN KRISTANTI Purworejo, 10 Juni 1998 P SMP Baledono Candi Rt 01 Rw 10 Purworejo
FELINA MONITA SARI Purworejo, 17 Juli 1998 P SMK Cangkrep Lor Rt 02 Rw 01 Purworejo
FITRIANA SALASA Purworejo, 19 Januari 1999 P SMK Karangrejo Rt 01 Rw 01 Kutoarjo
MAHARANI DYAH ISTININGRUM Pringsewu, 19 November 1978 P SMK Rt 03 Rw 01 Mranti Purworejo
MUSTIKA HENYWATI Magelang, 10 Oktober 1976 P SMA Jl. Tentara Pelajar No.90 Purworejo
NOVITA PRAHUTAMI Jakarta, 9 November 1991 P SMA Pangenrejo, Rt 01 Rw 06 Purworejo
NUR ELLYA Purworejo,13 Oktober 1997 P SMA Glagahmalang Rt 02 Rw 04 Maron Loano
NUR MALIKATHUR ROHMAH Purworejo 25 Mei 2000 P SMP Rimun, Loano Purworejo
PARTINI Klaten 11 Desember 1986 P SMP Baledono Purworejo
SUDIMAN purworejo, 10 Mei 1974 L SMA Bakurejo Rt 01 Rw 002 Grabag Purworejo
TUMINI Purworejo, 8 Agustus 1982 P SD Lugosobo Rt 4 / 5 Gebang Purworejo
YULI MAYA ISYATI Purworejo, 15 Agustus 1978 P SMP Jl. WR Supratman No.40 Purworejo
WAHYUNI Kulon Progo, 12 November 1980 P SMA Tambakrejo  Rt 02 Rw X  Purworejo
Catatan:
-Bagi peserta seleksi yang lulus dimohon segera melakukan daftar ulang sebelum 5 Oktober 2016, jika pada batas waktu tersebut belum daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri
– Masih terdapat kuota untuk calon siswa pelatihan kejuruan Wikel/Gulung dinamo

Sosialisasi Tax Amnesty di UPT LLK Dinsosnakertrans Purworejo

Sosialisasi Tax Amnesty di UPT LLK Dinsosnakertrans Purworejo – Hari ini, Senin 29 September 2016 diadakan acara sosialisasi Tax Amnesty di lingkungan Dinsosnakertrans Purworejo dengan mendatangkan narasumber dari KPP Pratama Purworejo. Adapun materi sosialisasi tentang peraturan dan informasi tentang Tax Amnesty.

Pengertian Tax Amnesty / Amnesti Pajak

Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Pengertian Tax Amnesty Menurut Undang Undang

Menurut “UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Tax Amnesty Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016

Menurut “PMK No. 118/PMK.03/2016” Tax Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Latar Belakang Tax Amnesty

Latar belakang Tax Amnesty atau mengapa Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  • Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
  • Kasus Panama Pappers

Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

subjek dan objek tax amnesty dalam pengertian tax amnesty adalah

 

Subjek Tax Amnesty

Subjek Tax Amnesty adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata)

Objek Tax Amnesty

Objek Tax Amnesty adalah Harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas Harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Pengertian Tax Amnesty secara umum saya jabarkan dalam tanya jawab tax amnesty dibawah ini.

Tanya Jawab Umum Terkait Pengertian Tax Amnesty

Berikut ini kumpulan FAQ (Frequently Asked Question) Terkait Pengertian Tax Amnesty, Subjek Tax Amnesty dan Objek Tax Amnesty.

1. Apa yang dimaksud dengan Tax Amnesty / Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dasar hukum : Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2016

2. Apa yang dimaksud dengan uang tebusan?

Jawaban:

Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Tax Amnesty / Pengampunan Pajak. Dasar hukum : Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2016

3. Sampai kapan periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak ini berlangsung?

Jawaban:

Periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017. Dasar hukum : Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016

4. Syarat apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mengajukan Tax Amnesty / Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah sebagai berikut :

  • memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • membayar Uang Tebusan;
  • melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
  • melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
  • menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  • mencabut permohonan:
    • pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
    • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
    • keberatan;
    • pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
    • banding;
    • gugatan; dan/atau
    • peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
  • Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:
    • sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;
    • sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
  • Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7)

5. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, jangka waktu 3 tahun ini terhitung sejak kapan?

Jawaban:

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Harta dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 tahun dihitung sejak WP mengalihkan Harta melalui Cabang Bank Persepsi dimaksud. Dasar hukum: Penjelasan Pasal 8 ayat (6)UU No 11 Tahun 2016

6. Kemana Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan untuk memperoleh Tax Amnesty /  Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Untuk memperoleh Tax Amnesty /  Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri. Dasar hukum : Pasal 10 ayat (1) UU No 11 Tahun 2016

7. Berapa kali surat pernyataan untuk memperoleh Tax Amnesty /  pengampunan pajak dapat diajukan?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7) UU No 11 Tahun 2016

8. Apakah boleh mengajukan Tax Amnesty /  Pengampunan Pajak kembali dalam periode pengenaan tarif yang sama?

Jawaban:

Boleh, Pengajuan Tax Amnesty /  Pengampunan Pajak dapat dilakukan dalam periode pengenaan tarif yang sama asalkan tidak melebihi 3 (kali) dalam periode Pengampunan Pajak (sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017). Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7) UU No 11 Tahun 2016

9. Apakah surat pernyataan kedua atau ketiga harus diajukan setelah terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak atas pengajuan pengampunan sebelumnya?

Jawaban:

Tidak, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan. Dasar hukum : Pasal 10 ayat (8) UU No 11 Tahun 2016

10. Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikan sebelum mengajukan permohonan  Tax Amnesty / pengampunan pajak?

Jawaban:

Ya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, kecuali: a. Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017; atau b. Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, karena yang wajib disampaikan adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 1 angka 12 UU No 11 Tahun 2016

11. Apakah penyampaian surat pernyataan untuk memperoleh Tax Amnesty /  pengampunan pajak boleh disampaikan melalui pos?

Jawaban:

Tidak, surat pernyataan harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dasar hukum: Pasal 10 ayat (1) UU No 11 Tahun 2016

12. Apakah penandatanganan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?

Jawaban:

Tidak boleh Bagi Wajib Pajak orang pribadi, tetapi boleh bagi Wajib Pajak badan dalam hal pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan berhalangan Dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UU No 11 Tahun 2016

13. Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?

Jawaban:

Penyampaian Surat Pernyataan boleh diwakilkan dengan membawa surat penunjukan.

14. Dalam hal penandatangan surat pernyataan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak Badan, haruskah dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan?

Jawaban:

Tidak perlu surat kuasa khusus. Dasar hukum: Pasal 8 ayat (2) huruf c UU No 11 Tahun 2016

Butuh bantuan? Kirim Pesan